Layanan Data Tersendat Regulasi Pemerintah

Layanan data wireless dipastikan akan menjadi primadona industri selular pada 2012. Ditengah turunnya pendapatan dari sms dan voice, data akan menjadi revenue generator yang signifikan bagi operator, termasuk Telkomsel yang sangat serius membangun  jaringan broadband ke berbagai kota di Indonesia. Asmiati rasyid mengatakan dari sektor data sekitar 400 triliun. “Prediksi itu adalah prediksi moderat,” ungkap Direktur CITRUS pada seminar Pertarungan Telko 2012, Tantangan dan Hambatanya di Jakarta Media Center, Jakarta belum lama ini.

Namun, lanjut Asimati  untuk menghadirkan layanan data berkualitas terhadang oleh keterbatasan spektrum frekwensi karena okupansi sudah mendekati puncaknya. Kisruh ini diperparah dengan polemik perebutan frekwensi 3G dengan Axis yang sudah masuk ke ranah KPPU. Keputusan KPPU akan berdampak terhadap eksistensi sebuah operator, baik Telkomsel atau operator lainnya. Jika dimenangkan atau dinyatakan tidak ada monopoli, maka akan mendorong percepatan Telkomsel untuk memenangkan  persaingan di era data. Sebaliknya jika keputusan KPPU menyorot bahwa pembagian kanal harus bagi rata untuk asas persamaan hak, maka hal ini akan berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis data Telkomsel. Dengan pelanggan lebih dari 105 juta, maka konektivitas dan bandwith akan sesak. Secara otomatis konsumen tidak nyaman.

“Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, Telkomsel punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan tidak pindah frekwensi sebaliknya mendapatkan tambahan blok (4,5,6),” ungkap Asmiati Rasyid.

Polemik ini menjadi sorotan publik karena menyangkut berbagai kepentingan. Satu sisi Telkomsel sebagai operator milik bangsa Indonesia dengan 105 juta pelanggan sudah sangat padat dalam mengatur arus lalu lintas data. Sisi lain, Axis  ngotot meminta blok 4 yang kini dipakai Telkomsel.

Ada dua kepentingan yang mencolok, antara kepentingan bisnis asing dalam hal ini Axis  dan Tri, serta kepentingan nasional dalam hal ini Telkomsel. Telkomsel memiliki komitmen dalam upaya membangun NKRI dengan teknologi selular, seharusnya mendapat proteksi dalam upaya mendapatkan penambahan frekwensi tanpa harus melalui proses lelang/tender.

“Namun berkedok pada Kepmen No. 268/2009 yang menyatakan pemerintah memberikan semua operator tambahan spektrum kedua yang dicadangkan, Axis menggiring opini bahwa Telkomsel menjadi sandungan dalam upaya penataan frekwensi ini,” ucap Asmiaty.

Lebih lanjut Asmiaty mengatakan Berbekal Kepmen tersebut, diduga ada kepentingan asing yang sangat besar untuk mengikis eksistensi perusahaan nasional dengan berbagai cara. Salah satunya merebut blok 4. Dengan begitu akan berimbas pada eksistensi jaringan dan layanan Telkomsel.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan terciptanya persaingan yang sehat,Asmiaty menilai  dibutuhkan kebijakan pemerintah yang memihak terhadap eksistensi operator nasional dan dukungan parlemen dalam mengawal penataan spektrum yang lebih transparan dan memihak  kepentingan nasional.
Dorong Dibentunya Panja

Sementara itu pembicara lain, Sebastian Salang ketua FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) mengatakan bahwa persoalan ini sangat serius. “Ada persoalan bangsa yang digadaikan. Nasionalisme pembuat kebijakan dipertanyakan,” ungkap Sebastian Salang. Sebastian mendesak pihak DPR harus mengambil sikap jika erlu membentuk tim Panita Kerja (Panja) untuk membentuk undang-undang yang menata untuk kepentingan nasional. “DPR dan Pemerintah harus merumuskan bagaimana kepentingan nasional dinomor satukan,” ujarnya.

Issu yang akan menjadi peratian ke depan di dunia adalah msalah Telekomunikasi dan Energi alternatif. “Maka jangan heran pertarungannya akan menjadi sengit berbagai kepentingan global masuk dengan kekuatan uang besar. Pemerintah dan anggota dewan jangan sampai tergoda dengan kekuatan global,” ujar Sebastian Salang.

Sebastian menilai Tugas Panja (Panitia Kerja) DPR RI untuk  melakukan evaluasi pemanfaatan spektrum oleh operator.  Apakah spektrum tersebut sudah dioptimalkan demi kepentingan rakyat Indonesia atau hanya sebagai komoditas untuk mendongkrak corporate value di tingkat global yang  tidak menguntungkan negara.  Diharapkan keberadaan Panja dapat mengevaluasi berbagai regulasi yang berkenaan dengan industri telekomunikasi/penataan spektrum salah satunya Kepmen No. 268/2009 yang menyatakan pemerintah memberikan semua operator tambahan spektrum keduayang dicadangkan. Kepmen ini menimbulkan previllage terhadap salah satu operator milik asing.

Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman mengakui bahwa Komisi I DPR sangat konseren terhadap masalah polemik Telkmsel dan Axis. “Saya pada Intinya satu visi dan sejalan dengan kawan-kawan yang ada di Telkomsel bahwa operator kita harus menjadi jawara di tanah air. Perusahaan tersebut harus diberi perlindungan dan diberi kemudahan dalam melakukan penetrasi dan mendorong agar menjadi pemain besar di Asia,” ungkap Hayono Isman.

Lebih lanjut Hayono mengatakan, kepentingan nasional harus dikedepankan. Mengingat potensi dunia ICT akan menjadi primadona masa depan. Oleh karena itu, lanjutnya dibutuhkan komitmen bersama untuk  melakukan evaluasi berbagai peraturan yang tidak memihak kepada kepentingan nasional.”Undang-undang saja bisa kita rubah, apalagi Kepmen,” tandas Hayono.

Hal yang sama dikatakan Lili Wahid, anggota komisi I. Pihaknya akan mendorong terbentuknya Panja Pengaturan Frekwensi.”Permasalahannya saya lihat sangat serius, saya akan mendorong teman-teman untuk membentuk panja pengaturan frekwensi yang semberawut,” ungkap Lili Wahid.

Persoalan tersebut lanjut Lili Wahid harus dilandasi semangat nasionalisme  dalam membuat aturan dan kebijakan. “Akan berbahaya jika mayoritas frekwensi dikuasi oleh pihak asing. Telkomsel sebagai BUMN selayaknya mendapat perlindungan dan perlakuan istimewa, ” ungkap anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. source: PASTI (PUSAT STUDI TELEKOMUNIKASI INDONESIA)

kata kunci pencarian:

• regulasi layanan data

Related posts: